Hadhanah dan Perwalian Anak dalam Hukum Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Al-Hasani: Journal of Islamic Studies, 2025)
Penelitian ini membahas kedudukan hukum asal usul anak serta kewajiban pemeliharaan (hadhanah) dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama diarahkan pada perbandingan norma-norma mengenai legitimasi anak, hak asuh pasca perceraian, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa baik UU Perkawinan maupun KHI menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, dengan pembedaan tertentu dalam pengaturan teknis, seperti hak pengasuhan dan prosedur pengakuan anak. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yuridis bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam mengupayakan perlindungan hak anak secara komprehensif.Kata Kunci: Legitimasi anak, Hak asuh anak, Perlindungan hukum anak AbstractThis study discusses the legal status of a child’s origin and the obligation of child custody (hadhanah) from the perspective of Indonesian positive law, particularly as stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The main focus is directed toward comparing norms regarding child legitimacy, custody rights after divorce, and parental responsibilities toward children. The findings show that both the Marriage Law and the KHI place the best interests of the child as the primary principle, with certain distinctions in technical regulations, such as custody rights and the procedures for child acknowledgment. This study is essential for providing a juridical understanding to legal practitioners, academics, and the general public in striving for comprehensive protection of children's rights. Keywords: Legitimacy of children,Child custody,Legal protection